Mencemari Kali Bekasi, PT. Millenium Laundry Sudah 6 Kali Ditegur

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi menyegel PT. Millenium Laundry, karena terbukti melakukan pencemaran terhadap air Kali Bekasi.

Jul 21, 2017 08:30

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi menyegel PT. Millenium Laundry, karena terbukti melakukan pencemaran terhadap air Kali Bekasi. Perusahan jasa pencucian bahan jeans tersebut sudah pernah mendapatkan surat peringatan sebanyak enam kali.

"Perusahaan tidak ada itikad baik, makanya disegel," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kota Bekasi, Jumhana Lutfi, Kamis, 20 Juli 2017. Selain karena Limbah, perusahaan itu juga diduga tidak mempunyai izin mendirikan bangunan, dan sertifikat analisis dampak lingkungan (Andal).

Meski disegel, kata Jumhana, pemerintah tak bisa sewenang-wenang menutup perusahaan tersebut, karena masih mempertimbangkan pekerja di sana. "Orang yang bekerja 40 orang," kata Jumhana.
Karena itu, pihaknya ini hanya memberikan sanksi administratif sampai perusahaan bersedia memperbaiki Inslatasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). “Jika masih bandel, pemerintah terpaksa menutup,” ujar Juhana.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengatakan pemerintah tak akan membuka segel yang sudah dipasang di pintu utama sampai perusahaan memperbaiki atau membuat instalasi pengolahan air limbah. "Jika air limbah yang dibuang ke kali tidak mencemari, dan ikan tidak mati, akan kami buka," kata Rahmat.

Rahmat juga mencurigai adanya pegawai pemerintah yang "bermain" dalam perizinan. Sebab, dalam inspeksi mendadak Kamis pagi, sebagian bangunan perusahaan berdiri di atas garis sempadan sungai. "Bukan hanya limbah yang dilanggar, tapi pendirian bangunan juga," kata Rahmat.

Rahmat menambahkan, langkah yang diambil pemerintah sudah sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 22 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. "Kali Bekasi masih menjadi sumber air baku untuk diolah menjadi air bersih milik PDAM," kata Rahmat.

Seorang penanggung jawab di perusahaan itu, Muhidin, mengatakan, PT. Millenium Laundry berdiri sejak 2016. Perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa pencucian bahan jeans. Adapun, vendornya beberapa pabrik jeans lokal. "Sudah tidak ada aktivitas lagi, hanya pengeringan saja," kata Muhidin.

Menurut Muhidin, perusahaan belum bisa membuat IPAL sesuai standar baku lantaran terbentur pembiayaan. Untuk membangun IPAL, ujar Muhidin, dibutuhkan biaya Rp 1,5 miliar. "Nanti akan saya sampaikan ke pemilik pabrik. Kalau begini terus, kasihan banyak pekerja yang menganggur," kata Muhidin.

Sumber Berita :
Mencemari Kali Bekasi, PT. Millenium Laundry Sudah 6 Kali Ditegur

Tingkatkan Kualitas Lingkungan, BP Batam akan Bangun IPAL

11 Apr 2017, 14:35 WIB

Badan Pengusahaan atau BP Batam mendapat dukungan dari Pemerintah Korea untuk membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang baru.

Liputan6.com, Jakarta Sebagai Pintu Gerbang Investasi Nasional, BP Batam akan Meningkatkan Kualitas Lingkungan dengan Membangun IPAL

Badan Pengusahaan atau BP Batam mendapat dukungan dari Pemerintah Korea melalui dana pinjaman (soft loan) EDCF (Economic Development Cooperation Fund) Korea untuk membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau Waste Water Treatment Plant (WWTP) di kawasan Batam.

Pembangunan IPAL atau WWTP tersebut diperlukan karena saat ini Batam tak lagi memiliki kemampuan mengolah limbahnya sendiri. Jumlah limbah domestik dari kegiatan mandi, cuci, kakus (limbah domestik) bertambah setiap hari akibat pesatnya pertumbuhan penduduk Batam.

Sebelumnya, Pemerintah Korea Selatan dan Badan Kerja sama Internasional Korea Selatan (Korea International Cooperation Agency/Koica) telah melakukan kajian sejak akhir 2011.

Pembangunan IPAL baru juga dalam rangka pengamanan waduk dari limbah domestik, penataan sanitasi pemukiman penduduk dan penyehatan lingkungan permukiman, dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Batam sehingga masyarakat dapat menjadi lebih produktif dengan sistem pengelolaan air limbah permukiman yang ramah lingkungan, serta peningkatan estetika lingkungan.

Hal ini juga dalam upaya mewujudkan situasi dan kondisi permukiman sehat yang diinginkan dan memenuhi target Millenium Development Goals (MDGs) yang disepakati dalam KTT Millenium PBB bulan September 2000, di mana diperlukan rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan yang terpadu, efisien, dan efektif yang memerlukan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman.

Proyek IPAL juga dimaksudkan untuk menjaga kualitas air dan kesehatan masyarakat berdasarkan penetapan rencana sarana air limbah dan perlindungan terhadap sumber daya air. Selain itu proyek ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan sarana pengolahan air limbah dengan percepatan pembangunan sanitasi permukiman. Tujuan pembangunan proyek ini adalah antara lain :
1. Melindungi kualitas air dengan meningkatkan prasarana lingkungan dan sarana air limbah;
2. Melindungi kulaitas air Waduk Duriangkang yang merupakan sumber daya air utama;
3. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi wabah penyakit; dan
4. Meningkatkan pariwisata dan investasi dengan adanya peningkatan kualitas lingkungan.

Pembangunan IPAL rencananya dibangun di lahan seluas 7 hektar di wilayah Bengkong Sadai untuk pengelolaan limbah domestik. Pengolahan limbah nantinya akan dilakukan secara menyeluruh melalui jaringan perpipaan yang terintegrasi, dimana limbah tersebut akan diolah hingga kadar polutannya memenuhi baku mutu lingkungan dan dialirkan ke laut lepas.

Pada tahap pertama fase 1, pembangunan direncanakan di kawasan Batam Centre dengan area pelayanan seluas 18,379 km2 dari total area 38,963 km2, yang meliputi Teluk Tering, Sei Panas, Taman Baloi, Baloi Permai dan Sukajadi dengan jumlah penduduk yang akan terlayani sebanyak 126.092 jiwa dengan debit air limbah sebanyak 19.280 m3 per hari (debit hari maksimum) dan diharapkan pada tahun 2019, tahap pertama fase 1 akan selesai.

Pada tahap pertama fase 1 ini, dengan membangun IPAL baru pembangunan jaringan pipa sanitasi air limbah sepanjang 114 km, penyambungan pipa sambungan rumah sebanyak 11.000 rumah tangga dan terdapat 5 relay pumping station.

Proyek ini ditargetkan pada penyelesaian tahap I berkapasitas mengelola limbah cair 20.000 m3/hari (230 lt/dtk) dari kapasitas sebelumnya yang hanya 33 liter per detik sejak dibangun pada 1995.

Powered By:
BP Batam

 Sumber Berita :
Tingkatkan Kualitas Lingkungan, BP Batam akan Bangun IPAL

Pengelolaan Air Limbah DKI, Menteri Basuki Tunjuk Konsultan

Sabtu, 04 Februari 2017 | 10:29 WIB

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di Jakarta, Minggu (26/2). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

 

 

TEMPO.CO, Jakarta – Proyek pengembangan sistem pengelolaan air limbah terpadu di DKI Jakarta atau Jakarta Sewerage System pada zona 1 di Pluit, Jakarta Utara, telah memasuki tahap pengadaan konsultan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini pihaknya sedang negosiasi untuk penunjukan konsultan.

“Saya minta satu minggu ke depan sudah dapat diputuskan pelaksananya,” kata Basuki melalui siaran tertulis yang diterima Tempo, Sabtu, 4 Februari 2017. Proyek JSS merupakan kerja sama Kementerian PUPR dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).

JSS diproyeksikan akan melayani pengelolaan air limbah seluruh Jakarta yang terbagi dalam 14 zona berdasarkan kondisi geografis. Pekerjaan pada zona 1 merupakan prioritas, dan setelah itu akan dilanjutkan ke zona-zona lainnya.

Basuki mengatakan, pada 2011, Jepang melalui JICA telah melakukan studi yang merekomendasikan pengembangan sistem air limbah yang terbagi dalam 14 zona. Zona yang secara khusus dikerjakan oleh kementeriannya adalah zona 1 (Pluit) dan 6 (Duri Kosambi). “Sementara sisanya akan dikerjakan oleh pemerintah DKI Jakarta,” ujarnya.

Menurut Basuki, perkiraan kebutuhan dana untuk pembangunan 14 zona mencapai Rp 69,6 triliun. Rinciannya, ia menyebutkan, zona 1 JSS seluas 4.901 hektare berkapasitas 198 ribu meter kubik per hari membutuhkan dana Rp 8,1 triliun. “Dengan pembangunan di zona tersebut, pengelolaan limbah Jakarta diperkirakan bertambah menjadi 20 persen, dari sebelumnya hanya 2,38 persen,” tuturnya.


Sedangkan zona 6, yang mencakup wilayah Duri Kosambi, luas JSS yang akan dibangun adalah 5.875 hektare dengan kapasitas 282 ribu meter kubik per hari. Perkiraan biayanya mencapai Rp 8,7 triliun. “Saat ini, Jakarta baru memiliki satu instalasi pengolahan air limbah, yakni di Waduk Setiabudi,” ujar Basuki.

FRISKI RIANA

Sumber Berita :
Pengelolaan Air Limbah DKI, Menteri Basuki Tunjuk Konsultan

Diduga Buang Limbah ke Sungai, 359 Pabrik di Tangerang Diawasi

Rabu, 08 Maret 2017 | 18:49 WIB

Ilustrasi sungai kotor/berlimbah. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta -  Pemerintah Kabupaten Tangerang mengawasi 359 pabrik yang diduga membuang limbah ke sungai. Langkah ini dilakukan karena empat sungai di Tangerang diindikasi telah tercemar limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3).

"Pemilik pabrik membuang ke Sungai Cisadane, Cimanceuri, Cirarap dan Cilonggok," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Kabupaten Tangerang Syaifullah di Tangerang, Rabu, 8 Maret 2017.

Syaifullah mengatakan pemilik pabrik membuang limbah ke Daerah Aliran Sungai (DAS) secara diam-diam. Biasanya dilakukan pada malam hari atau saat hujan. Hal tersebut demi menghindari agar kondisi air tidak dapat dipantau oleh pihak berkepentingan. "Pada waktu tertentu kondisi sungai berwarna kehitam-hitaman dan kecoklatan," katanya.

Bahkan air sungai tersebut kadang banyak mengandung busa pada bagian pinggir dan sejumlah ikan mati. Demikian pula ketika hujan tiba, penduduk sekitar sungai merasakan gatal-gatal bila menggunakan air sungai untuk mandi.

Menurut Syaifullah, berdasarkan hasil penelitian laboratorium, kandungan limba B3 di Sungai Cimanceuri menjadi yang paling tinggi yaitu mencapai 1.900 meter kubik. Kemudian disusul Sungai Cirarap sebesar 1.208 meter kubik, Cilongok (321 meter kubik) dan Cisadane (270 meter kubik).

Syaifullah menambahkan, dalam sehari pabrik bisa mengelontorkan limbah B-3 sebesar 3.519 meter kubik. Kondisi ini tidak bisa ditolerir lagi dan pembuang limbah harus mendapatkan sanksi.

ANTARA

Sumber Berita :
Diduga Buang Limbah ke Sungai, 359 Pabrik di Tangerang Diawasi

IPAL Komunal Solusi Untuk Masalah Sanitas

APAKAH IPAL KOMUNAL ITU?
IPAL atau Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah sarana untuk mengolah limbah cair (limbah dari WC, dari air cuci/kamar mandi). Yang akrab bagi  masyarakat adalah IPAL untuk limbah WC lebih dikenal dengan sebutan septik tank.

IPAL bisa dibangun secara pribadi atau digunakan untuk satu keluarga/bangunan dan dioperasikan sendiri. Bisa juga satu IPAL digunakan bersama-sama atau komunal

Komponen IPAL Komunal terdiri dari unit pengolah limbah, jaringan perpipaan (bak kontrol & lubang perawatan) dan sambungan rumah tangga.  Unit pengolah limbah ada yang terletak jauh dari lokasi warga pengguna IPAL Komunal ada juga yang berlokasi di lokasi pemukiman warga.



MENGAPA HARUS ADA IPAL
Selama manusia hidup & beraktivitas, maka akan menghasilkan kotoran/limbah, yaitu:

• Limbah padat atau sampah
• Limbah cair: air limbah dari wc atau kamar mandi & cucian.

Air limbah atau air buangan tidak bisa dibuang begitu saja, seperti halnya limbah padat atau sampah yang juga tidak bisa dibuang sembarangan. Meskipun kelihatannya air limbah bisa langsung meresap ke dalam tanah atau mengalir di sungai, air limbah rumah tangga sebenarnya juga merupakan limbah yang merusak lingkungan hidup.

Air limbah yang seharusnya diolah dulu sebelum dibuang ke sungai atau air tanah meliputi:  limbah wc, limbah cuci, dan limbah khusus misalnya industri rumah tangga (tahu, tempe, sablon, dll) atau ternak (sapi, kambing, babi dll).

APA AKIBATNYA BILA TIDAK ADA IPAL
Dampak Dari Segi Kesehatan, Air limbah yang berasal WC mengandung bakteri E.Colli yang menyebabkan penyakit perut seperti typhus, diare, kolera. Bila tidak diolah secara memadai, limbah WC bisa merembes ke dalam sumur (apalagi bila jarak sumur dan septik tank dekat, seperti yang terjadi di daerah padat). Bila air sumur tersebut dimasak, bakteri akan mati – tetapi bakteri tetap dapat menyebar melalui proses cuci piring, mandi, gosok gigi, wudhu yang menggunakan air sumur tanpa dimasak.

Bila limbah dibuang langsung ke sungai, air sungai yang mengandung bakteri akan menyebar lebih luas lagi. Limbah cucian atau limbah industri yang dibuang begitu saja dapat menjadi sarang nyamuk DB, lalat dan lainnya.


Dampak Dari Segi Lingkungan, Jenis limbah tertentu, seperti limbah cuci mengandung bahan kimia deterjen yang dapat mempengaruhi keasaman/pH tanah. Limbah dengan kandungan bahan kimia yang dibuang ke sungai dapat mematikan tumbuhan dan hewan tertentu di sungai. Dalam jangka waktu panjang dapat merusak ekologi sungai secara keseluruhan.
Dampak Dari Segi Estetika, Seperti hal-nya limbah padat, air limbah yang tidak diolah dapat menimbulkan masalah bau dan pemandangan tidak sedap.


BAGAIMANA MENGOLAH LIMBAH
Dulu jumlah penduduk dunia tidak sebanyak sekarang sehingga jarak antar rumah tidak terlalu berdekatan. Begitu pula jarak antara sumur dan WC. Limbah kimia juga nyaris tidak ada. Sehingga air sumur bahkan cukup aman untuk diminum langsung. Saat ini  bumi kita sudah tidak mampu lagi mengolah kotoran/limbah yang sudah bermacam jenisnya (terkontaminasi bahan kimia) dan jumlahnya banyak. Diperlukan upaya manusia untuk mengolah air limbah dengan benar sehingga tdak mencemari air tanah dan lingkungan.

Mengolah air limbah bisa dilakukan dengan cara:

• Sendiri/individual sehingga  perlu septik tank sendiri. Konsekuensinya adalah biaya sendiri dan lahan harus luas karena tidak bisa dekat dengan sumur)
• Bersama-sama/komunal. Biaya ditanggung bersama dan lebih ringan, menghemat lahan serta septik tank yang dibangun bersama akan ditanggung bersama untuk pemeliharaan ataupun jika ada kerusakan

IPAL KOMUNAL YANG SEPERTI APA?
Yang tepat guna: hemat biaya, hemat lahan, mudah dioperasikan, hemat perawatan, hasil buangan tidak mencemari lingkungan.
IPAL Komunal seperti itu bisa dibangun jika:

• Ada kebutuhan masyarakat
• Ada kemauan serta komitmen untuk membangun & merawat IPAL (kemauan seperti butuh IPAL karena ingin lingkungan sekitar sehat serta adanya komitmen untuk biaya/tenaga ketika membangun dan merawat IPAL yang telah di bangun)
• Ada pihak luar yang memberikan dukungan. Dalam hal ini pemerintah memberikan dukungan moral serta dana. Sementara dari lembaga swadaya masyarakat bisa memberikan dukungan teknis, dukungan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dimulai dari tahap perencanaan, pembiayaan, pembangunan, operasi serta perawatan

BAGAIMANA PROSES MEMBANGUN IPAL  

• Ada persetujuan & komitmen masyarakat untuk membangun IPAL Komunal dan menanggung konsekuensi biaya & perawatan
• Survey teknis dan survey sosial
• Sosialisasi kepada warga antara lain untuk memilih jenis IPAL Komunal yang akan dibangun
• Membangun konstruksi IPAL
• Pelatihan untuk perawatan IPAL
• IPAL siap dioperasikan

Tekno Limbah Vol. 3. Penulis: Yuni Supriyati, PUSTEKLIM

Gawat, Limbah Pabrik di Sungai Citarum Semakin Tak Terkendali

Senin, 17 April 2017 | 19:07 WIB

Pemulung mengarungi Sungai Citarum yang hitam dan berbusa tercemar limbah B3 pabrik tekstil di kawasan Curug Jompong, Desa Jelegong,Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/6). 72 persen dari total industri adalah pabrik tekstil yang setiap hari menggelontorkan limbahnya tanpa pantauan dari pemerintah. Sekitar 25 juta penduduk DKI dan Jawa Barat mengandalkan air baku dari Sungai Citarum untuk PDAM, perikanan, maupun irigasi. TEMPO/Prima Mulia

 

 

TEMPO.CO, Bandung - Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat Dadan Ramdhan mengatakan, hampir 80 persen pabrik di wilayah Jawa Barat melanggar aturan soal pembuangan limbah cair. Ratusan pabrik yang berdiri di kawasan aliran Sungai Citarum hampir sebagian besar melakukan pelanggaran dengan membuang limbahnya ke aliran sungai. Hal itu membuat Sungai Citarum semakin tercemar limbah berbahaya.

"Aturan dan Undang-undang yang mengatur masalah limbah berbahaya sudah ada. Tapi, pelaksanaanya yang lemah. Hampir 80 persen pabrik di Jawa Barat melanggar aturan," ujar Dadan kepada Tempo, Sabtu, 15 April 2017.


Dadan menuturkan, setiap pabrik seharusnya memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). IPAL tersebut digunakan untuk mengurangi kadar limbah berbahaya sebelum dibuang. Namun, banyak pabrik yang membandel. Sejumlah pabrik tidak memanfaatkan IPAL dengan maksimal. Malah, ia katakan, ada sejumlah pabrik yang tidak memilki IPAL sesuai standar.

"Selain IPAL yang bermasalah. Peraturan soal baku mutu air limbah juga jadi masalah. Meskipun kadar limbahnya sudah berkurang dengan IPAL, limbah tetaplah limbah. Pabrik tetap membuang limbah ke sungai," kata dia.


Akibat pengawasan terhadap pembuangan limbah pabrik yang lemah, ia katakan, kondisi Sungai Citarum makin lama makin memprihatinkan. Di beberapa titik sungai yang mengalir di 12 kota/kabupaten itu aliran sungai kadang berwarna tidak normal dan mengeluarkan bau. Bahkan, di beberapa lokasi sejumlah sawah yang mengandalkan aliran air dari sungai Citarum mengalami gagal panen.

"Karena pengawasan yang lemah, kita harus mengedukasi masyarakat sekitar pabrik agar mengerti apabila ada kegiatan pabrik yang melanggar langsung laporkan," ujar dia.

Organisasi nirlaba Blacksmith Institute yang berbasis di New York dan Green Cross asal Swiss pada tahun 2013 melansir daftar tempat paling tercemar di bumi tahun ini. Ada 10 lokasi yang dipandang sangat tercemar akibat limbah industri, pengolahan limbah yang buruk, hingga bencana nuklir.


Sungai Citarum di Jawa Barat dan kawasan di sekitarnya masuk dalam daftar karena pencemaran limbah industri dan bahan kimia. Laporan Blacksmith menyebutkan lebih dari 500 ribu orang terkena dampak langsung pencemaran di Sungai Citarum. Sementara lebih dari 5 juta orang terkena dampak tak langsung akibat polutan kimia yang dibuang di sungai dan terbawa aliran air.

Namun, kondisi yang dipaparkan hasil penelitian itu tidak beranjak lebih baik. Di Kabupaten Purwakarta, Tempo menjumpai kawasan industri di Kecamatan Babakan Cikao. Di sana, terdapat dua pabrik tekstil besar yang membelakangi Sungai Citarum. Pantauan Tempo, kondisi Sungai Citarum yang dibelakangi dua pabrik tersebut kondisinya cukup memprihatinkan.

Selain aliran sungai yang diduga telah terpapar limbah, kondisi pemukiman penduduk yang berada di kawasan pabrik pun terpapar polusi asap. Bau menyengat sangat terasa saat Tempo mengunjungi salah satu pemukiman yang berada di belakang pabrik.

Aktivis Wahana Pemerhati Lingkungan Indonesia (Wapli) Purwakarta Tedi Hartawan menyebutkan, dua pabrik yang berdiri di Kecamatan Babakan Cikao kerap melakukan pembungan limbah berbahaya ke aliran sungai. Dua pabrik tersebut yakni PT IBR dan PT SPV.

"PT IBR sudah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan. Tapi, mereka mengajukan banding, hingga sekarang kasusnya tidak tahu bagaiamana," ujar Tedi kepada Tempo.

Tedi menyebutkan, kedua pabrik itu menggunakan bahan baku batu bara untuk melakukan pembakaran. Selain itu, pabrik kerap membuang limbah berbahaya. "Biasanya kalau malam dan hujan mereka membuang limbah ke sungai," kata Tedi.

Salah seorang warga yang tinggal di Kampung Sawah, Desa Cilangkap, Kecamatan Babakan Cikao, Purwakarta, mengatakan kondisi Sungai Citarum yang berada di dekat rumah mereka sudah sangat kritis. Ia mengatakan, warga sudah tak ada yang berani untuk menggunakan air dari sungai.

"Jangankan manusia, ikan aja hanya satu jenis yang hidup di sana. Padahal dulu banyak ikan yang hidup di sana," ujar warga yang enggan disebutkan namanya itu kepada Tempo.

IQBAL LAZUARDI S

Sumber Berita :
Gawat, Limbah Pabrik di Sungai Citarum Semakin Tak Terkendali

Menteri Luhut: Peningkatan Ekonomi Jangan Abaikan Lingkungan

Kamis, 23 Februari 2017 | 13:32 WIB

Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (kanan) menyampaikan kebijakan Indonesia bersama Menteri Kelautan Portugal Ana Paula Vitorino (kedua kanan), Komisioner Uni Eropa urusan Lingkungan, Kemaritiman dan Perikanan Karmenu Vella (kedua kiri), Menteri Lingkungan dan Kehutanan Bangladesh Anwar Hossain Manju (kiri) dalam Konferensi Kelautan Dunia 2017 di Nusa Dua, Bali, 23 Februari 2017. ANTARA/Nyoman Budhiana

 

TEMPO.CO, Nusa Dua - Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, peningkatan ekonomi tidak bisa dilakukan dengan mengabaikan lingkungan. Menurut dia, pemerintah harus terus menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi. Namun, pada saat yang sama, pemerintah juga harus menjaga lingkungan.

"Kita bicara tentang generasi masa depan. Presiden Joko Widodo dari waktu ke waktu mengingatkan, kita harus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Tapi, kita juga harus mempedulikan lingkungan," kata Luhut dalam World Ocean Summit 2017 di Sofitel, Nusa Dua, Bali, Kamis, 23 Februari 2017.


Luhut berjanji, pemerintah akan sangat membuka diri dengan negara-negara lain untuk menekan dampak lingkungan. Menurut dia, masalah lingkungan adalah masalah global yang harus ditangani bersama-sama. "Kontribusi dari seluruh negara di dunia penting untuk meminimalisir kerusakan lingkungan," ujar Luhut.

Komisioner Komisi Uni Eropa Bidang Lingkungan, Maritim, dan Perikanan, Karmenu Vella menyatakan bahwa 90 persen ekonomi global berlangsung di darat. Hanya sekitar 3 persen ekonomi yang bergerak di laut. "Ada peluang besar. Tapi, kita tidak bisa mengeksplorasi tanpa menjaga keberlangsungan lingkungan kita," tuturnya.


Saat ini, menurut Vella, Komisi Uni Eropa tengah membuat rencana aksi untuk pengelolaan kelautan yang berkelanjutan. Namun, ekonomi kelautan yang berkelanjutan tidak akan terjadi tanpa adanya upaya untuk melindungi lingkungan. Dia juga mengatakan, lingkungan harus dijaga oleh semua negara. "Kita harus membuat aksi global," ujarnya.

Menteri Kelautan Portugal, Ana Paula Vitorino, menuturkan suatu negara harus menggunakan kebijakan yang berpihak pada lingkungan untuk memperbaiki kerusakan yang saat ini terus terjadi. Menurut dia, salah satu kebijakan untuk mendukung ekonomi kelautan yang berkelanjutan adalah memerangi illegal fishing.

Sumber Berita :
Menteri Luhut: Peningkatan Ekonomi Jangan Abaikan Lingkungan

Walhi Ingatkan Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Hidup

Senin, 05 Juni 2017 | 20:16 WIB

Ilustrasi Hari Lingkungan Hidup. dok.TEMPO

 TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia menyatakan pembentukan pengadilan khusus lingkungan hidup diyakini bakal bermanfaat mewujudkan keadilan ekologis di Tanah Air.  Menurut Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati dalam siaran pers memperingati Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 2017 di Jakarta, Senin, 5 Juni 2017,  menyatakan tantangan penegakan hukum lingkungan semakin berat di tengah dominasi kekuasaan ekonomi dan politik.

Nur Hidayati menjelaskan, peringatan hari lingkungan hidup yang diselenggarakan pada tahun 2017 ini hendaknya menjadi momentum serius merumuskan pengadilan lingkungan hidup.  "Pengadilan lingkungan hidup diharapkan mampu memutus rantai impunitas kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi, yang sudah masuk kategori extraordinary crime," kata Nur Hidayati.

Nur Hidayati mengemukakan bahwa kejahatan lingkungan hidup sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Sebab, kejahatan ini mengancam hidup dan kehidupan manusia baik pada generasi  sekarang maupun akan datang. Walhi mengingatkan, Hari Lingkungan Hidup selalu diperingati di tengah kenyataan bahwa krisis lingkungan hidup dari waktu ke waktu semakin massif.

Karena perubahan iklim sebagai keniscayaan, Nur Hidayati menambahkan, yang berdampak pada seluruh makhluk bumi akibat kegagalan pembangunan. Ini juga tidak mampu merubah paradigma pembangunan global yang bertumpu pada industri ekstraktif guna melanggengkan sistem ekonomi neoliberal.

"Solusi yang ditawarkan juga tetap bersandarkan pada mekanisme pasar, yang bukan hanya tidak menjawab persoalan global yang terjadi, tetapi bahkan sesungguhnya solusi palsu, mesti dibungkus dengan kemasan hijau dan slogan berkelanjutan," ujar Nur Hidayati.

Sedangkan di Indonesia, menurut Nur Hidayati, peringatan hari lingkungan hidup tahun ini juga dihadapkan dengan kondisi lingkungan hidup yang tidak juga pulih antara lain karena bencana ekologis yang terus terjadi.

Nur Hidayati berpendapat bahwa hal yang paling buruk sepanjang peringatan hari lingkungan hidup di Indonesia adalah semakin terbukanya korporasi dan aktor-aktor perusak lingkungan hidup dan kemanusiaan membangkang terhadap konstitusi, hukum dan perundang-undangan.

"Pada peringatan hari lingkungan hidup tahun ini, Walhi juga mengajak seluruh warga negara bukan lagi hanya sekedar peduli, namun juga aktif mengkritisi kebijakan yang tidak pro lingkungan hidup dan rakyat, melawan lupa terhadap kejahatan korporasi, dan aksi untuk menyelamatkan UU 32/2009."

Sumber Berita :
Walhi Ingatkan Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Hidup

Dua Tahun Pencemaran Limbah Cair di Kuta Belum Tertangani

Senin, 15 Mei 2017 | 07:51:16

Limbah cair berwarna putih pekat yang mengalir dari saluran drainase di Jalan Gelora Samudra, Kuta. Sejumlah perusahaan diberikan surat peringatan karena melakukan pelanggaran, salah satunya pencemaran lingkungan. (BP/dok)

MANGUPURA, BALIPOST.com – Permasalahan limbah yang mengalir dari saluran drainase di Jalan Gelora Samudra, Kuta belum tertangani. Padahal, kasus pencemaran limbah cair itu sudah muncul sejak dua tahun lalu.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung sudah beberapa kali turun ke lapangan, namun hal tersebut belum bisa menyelesaikan masalah. Dari pantauan, Minggu (14/5), cairan berwarna putih pekat masih mengalir dari gorong-gorong drainase. Namun, kemunculan cairan tersebut hanya saat-saat tertentu saja.

Ketua LPM Kuta Gusti Agung Made Agung ternyata sudah mengetahui permasalahan tersebut. Ia mengaku menerima laporan tersebut dari masyarakat dan wisatawan. Jika hal itu terus dibiarkan, pihaknya khawatir citra Kuta akan ternoda dan dicap sebagai destinasi wisata yang tidak peduli lingkungan. Sebab selain mencemari sungai, hal tersebut secara langsung juga merusak lingkungan yang ada di sekitarnya.

Agung mendesak instansi terkait secepatnya menyelesaikan permasalahan tersebut hingga tuntas. Apalagi, kasus pencemaran limbah itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun. “Kami berharap, saluran itu dicek secara total, sehingga jelas dari mana sumbernya. Setelah saluran itu ditutup, kami harap pelaku pencemaran lingkungan dikenakan sanksi yang tegas dan dibuatkan surat pernyataan tertulis,” ujarnya.

Agung menegaskan, masalah kebersihan dan lingkungan merupakan salah satu fokus program yang digalakkan LPM Kuta saat ini. Untuk itu, ia meminta sinergi dari dinas terkait untuk mendukung program tersebut.

Saat bulan bhakti gotong royong LPM Kuta, permasalahan limbah tersebut juga akan diatensi pihaknya dengan melakukan pengecekan dan penekanan pentingnya menjaga lingkungan. Terlebih, Kuta adalah salah satu destinasi wisata di Bali, tentu hal tersebut harus terjaga dengan baik. “Kami harap dinas terkait segera turun melakukan pendataan, supaya tidak saling menduga-duga. Tapi ada atau tidaknya dinas turun, kami nanti juga akan turun saat bulan bhakti gotong royong,” tegasnya. (Yudi Karnaedi/balipost)

Sumber Berita :
Dua Tahun, Pencemaran Limbah Cair di Kuta Belum Tertangani

Warga Pingsan Akibat Bau Limbah Cair Menyengat yang Dibuang ke Sungai

Kompas.com - 14/07/2017, 13:35 WIB

Poisi sita empat kontainer tempat limbah cair yang dibuang di Sungai Kali Lamong, Surabaya.(KOMPAS.com/Achmad Faizal)

 

SURABAYA, KOMPAS.com - Benda cair menyerupai minyak yang diduga limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) cair dibuang ke Sungai kali Lamong Surabaya, Kamis (13/7/2017) malam.

Akibatnya, 10 warga yang tinggal di sekitar sungai pingsan dan dilarikan ke rumah sakit.
Hingga Jumat (14/7/2017) siang, polisi mencatat sudah 8 orang dipulangkan ke rumah masing-masing, sementara 2 lainnya masih dirawat di RS Daerah Bhakti Darma Husada Kecamatan Benowo, Surabaya.

"Mereka mengalami gangguan pernapasan karena aroma limbah yang menyengat," kata Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Shinto Silitonga.

Hasil penelusuran polisi, limbah B3 cair itu adalah barang impor asal Korea Selatan yang disimpan di depo petikemas Jalan Kalianak Surabaya.


"Kami sudah menyita empat kontainer masing-masing berukuran 20 feet berisi limbah cair beserta kendaraan pengangkutnya," terang Shinto.

Kabid Penataan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jawa Timur, Uda Hari Pantjoro, mengatakan, berdasarkan dokumen impor yang dimiliki pemilik barang,  bahan cair tersebut tertulis sebagai "liquid oil".
"Tapi kami akan lakukan penelitian lebih lanjut bahan yang dimaksud. Yang pasti apapun bentuknya sudah merusak lingkungan," jelasnya.

Sumber Berita :
Warga Pingsan Akibat Bau Limbah Cair Menyengat yang Dibuang ke Sungai

Limbah Pabrik Gula Glenmore Masuk Sungai, Warga Gatal-gatal

Kompas.com - 10/01/2017, 15:30 WIB

BANYUWANGI, KOMPAS — Limbah dari PT Industri Gula Glenmore mencemari Sungai Glenmore yang mengalir ke pesisir selatan Banyuwangi, Jawa Timur. Limbah itu diduga menyebabkan ribuan ikan mati dan gatal-gatal pada warga.

Dinas Lingkungan Hidup meminta agar aktivitas pabrik dihentikan sampai instalasi pengolahan air limbah selesai diperbaiki. Pencemaran sungai sudah dirasakan warga sejak tiga bulan lalu hingga Senin (9/1/2017). Minggu, warga menemukan ribuan ekor ikan mati di sungai itu.

"Kasus ikan mati sudah tiga kali ini terjadi. Kami membawa pulang berember-ember ikan. Pagi ini (Senin) masih ada juga yang mati," kata Sumarti, warga RT 003 RW 003 Dusun Blok Agung, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Banyuwangi.

Purwanti, warga yang sehari-hari memakai air sungai untuk mandi, juga mengeluhkan gatal-gatal. Baju yang mereka cuci tak bisa bersih dan ada serat tipis yang menempel di kain.

"Saya sudah berhenti mencuci baju di sungai sejak Desember lalu setelah sekeluarga merasakan gatal-gatal. Baju pun jadi kotor karena serat-serat yang menempel. Serat tipis itu tak bisa hilang sampai saat ini walau sudah saya cuci berkali-kali," kata Purwanti, yang juga pengurus RT. Ia sudah melaporkan hal itu ke kantor desa, tetapi sampai saat ini kasus belum terpecahkan.

Pada Senin siang kemarin, kondisi di sepanjang Sungai Glenmore dari Dam Karangdoro hingga Jajag terlihat kecoklatan. Di beberapa pintu air masih ditemukan buih atau busa air. Menurut warga, kondisi sungai lebih baik.

Melebihi baku mutu
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi Husnul Chotimah mengatakan, sudah mengambil contoh air di empat lokasi di sepanjang Sungai Glenmore. Berdasarkan hasil laboratorium, ditemukan sejumlah komponen yang konsentrasinya melebihi baku mutu yang ditetapkan.

Di aliran Sungai Glenmore di Dusun Pengundangan, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore misalnya, kandungan BOD (biological oxygen demand) dan klorida bebas belum memenuhi baku mutu. BOD tercatat mencapai 10,78 miligram (mg) per liter melebihi baku mutu yang ditetapkan 6 mg per liter. Adapun klorida bebas mencapai 0,3 atau melebihi batas baku mutu 0,03 miligram per liter.

Direktur PT IGG Ade Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan singkat mengakui, ada limpahan air olahan limbah dan air limbah. Limpahan itu sebagian masuk ke sungai. Limpahan terjadi karena ada kerusakan di IPAL yang mengakibatkan berkurangnya kapasitas IPAL.

Perbaikan IPAL, katanya, hanya bisa dilakukan saat sudah berhenti giling. Adapun kini pihaknya belum menghentikan proses giling karena masih banyak tebu yang belum tergiling.

Sebagai antisipasi, PT IGG kini mengurangi kapasitas giling dan membuat kolam-kolam penampungan. Kolam itu untuk menampung kelebihan air limbah organik yang meluap. Soal ribuan ikan yang mati, pihaknya masih meneliti. Menurut Ade, Limbah PT Glenmore adalah limbah organik yang tak berbahaya. (NIT)

Sumber Berita :
Limbah Pabrik Gula Glenmore Masuk Sungai, Warga Gatal-gatal

Air Kali Bekasi yang Tercemar Limbah Dimanfaatkan sebagai Sumber Air Minum

Kompas.com - 20/07/2017, 19:02 WIB

Warna air Kali Bekasi di bawah jembatan Perumahan Kemang Pratama Kota Bekasi berubah warna, Senin (17/7/2017).(KOMPAS.COM/Anggita Muslimah)

BEKASI, KOMPAS.com – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Jumhana Lutfi mengatakan, jika limbah pabrik terus menerus dibuang ke Kali Bekasi, maka bisa membahayakan warga Kota Bekasi.

Sebab, kata dia, air kali tersebut digunakan Perusahaan Daerah Air Minum untuk suplai air minum warga.

“Kalau misalnya limbah terus dibuang ke kali (Kali Bekasi), dan air kali (kualitasnya) di bawah baku mutu maka berbahaya karena air kali ini digunakan untuk PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum),” ujar Jumhana saat ditemui usai penyegelan pabrik yang membuang limbah ke Kali Bekasi, di Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Kamis (20/7/2017).


Pabrik yang disegel ini disebutnya tidak mengantongi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) serta tidak memiliki instalasi pengelolaan air limbah (IPAL).

Jumhana juga mengatakan bahwa warga Kota Bekasi selama ini masih memanfaatkan air kali.
Secara terpisah, Direktur Umum PDAM Tirta Patriot, Sugianto mengatakan, air Kali Bekasi yang terlihat berwarna belakangan ini tersebut mengandung senyawa kimia.

Menurut dia, air kali yang mengandung senyawa kimia tersebut lebih susah diuraikan ketimbang air yang tercampur lumpur.

Sugianto juga mengatakan, jika Kali Bekasi terus menurus terkena limbah pabrik, air kali itu tidak bisa lagi digunakan untuk kebutuhan warga Kota Bekasi.

Adapun pabrik yang telah mencemari Kali Bekasi yakni PT Millenium Laundry di Cikiwul, Bantargebang, Kota Bekasi. Pabrik tersebut sudah disegel.

Baca Juga :
Mencemari Kali Bekasi, PT. Millenium Laundry Sudah 6 Kali Ditegur

Pabrik itu mengelola usaha jasa pencucian dan pelusuhan warna celana jeans baru sebelum dipasarkan. Aktivitas itu menghasilkan limbah cair yang langsung mengalir ke Kali Bekasi.


Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Kustantinah mengatakan, hasil uji laboratorium limbah pabrik tersebut melebihi baku mutu, di antaranya zat chemical oxygen demand (COD) yang melebihi baku mutu hingga 200 persen dan hexavalent chromium. 

Kunstantinah mengatakan, jika kedua zat tersebut terindikasi melebihi baku mutu, hal itu juga memengaruhi kualitas air sungai. Air sungai akan mengandung logam berat yang sifatnya beracun.

Sumber Berita :
Air Kali Bekasi yang Tercemar Limbah Dimanfaatkan sebagai Sumber Air Minum

Pemkot Bekasi Tagih Kewajiban Pemprov DKI soal Sampah Jakarta

Kompas.com - 25/07/2017, 11:15 WIB

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan Kepala Dinas Kebersihan Isnawa Adji saat meninjau ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Kamis (4/8/2016)(Alsadad Rudi)

 

BEKASI, KOMPAS.com – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Jumhan Lutfi mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI belum membayar tipping fee yang sesuai dengan perjanjian soal sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Bantar Gebang.

"Mereka (Pemprov DKI) belum membayar kewajibannya, tipping fee yang dananya akan masuk ke Pemerintah Kota Bekasi," ujar Lutfi di Bekasi, Selasa (25/7/2017).

Ia menjelaskan dalam perjanjian tersebut Pemprov DKI harus membayar tipping fee dan bantuan untuk masyarakat sekitar TPS Bantar Gebang senilai Rp 160 hingga Rp 170 Miliar setiap tahunnya.
Akan tetapi, kata Jumhana, untuk tahun 2017 belum juga dibayarkan oleh Pemprov, padahal sudah jatuh tempo sejak bulan Januari 2017.

"Pemkot membutuhkan anggaran itu, kemarin kita sudah nalangin untuk kasih bantuan ke masyarakat, jadi diharapkan Pemprov DKI segera membayar ini," kata Lutfi.
Lufti menjelaskan, uang tersebut nantinya digunakan untuk pembangunan di Kota Bekasi, khusuSnya pembangunan yang mendukung untuk pelayanan persampahan.


Selain itu, kata Lutfi persoalan yang masih ada di TPS Bantar Gebang yaitu mengenai instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dari sampah DKI yang belum dikelola secara maksimal.
Sebab, menurut dia, semakin hari sampah semakin meningkat. Maka dari itu harus dibuat IPAL yang memadai agar tidak mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Seperti terhindar dari air lindi, dan bahaya racun lainnya.

"IPAL harusnya zero daripada bahaya dan racun. Jadi air yang di outletnya itu sudah bersih, bisa dipakai mandi dan mencuci, harusnya seperti itu. Itu yang kita dorong," tambah Lutfi.

Sumber Berita :
Pemkot Bekasi Tagih Kewajiban Pemprov DKI soal Sampah Jakarta

Air Sungai di Kota Malang Tak Layak Konsumsi

19 Mei 2017, 14:50 WIB

Liputan6.com, Malang - Sungai di Kota Malang, Jawa Timur, kini dalam kondisi tercemar berat dan tak layak konsumsi oleh masyarakat. Aktivitas industri dan usaha yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas kini menjadi perhatian pemerintah kota, terutama terkait pengolahan limbah mereka.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Agoes Edy Poetranto, mengatakan saat ini ada tim yang turun untuk melakukan Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (Proper) terhadap perusahaan maupun usaha yang ada di sepanjang DAS Brantas.
"Sebenarnya data industri itu sudah ada, tapi kami data ulang sekaligus mengecek kelengkapan persyaratan mereka, terutama di aspek lingkungan. Termasuk rumah sakit juga diperiksa," kata Agoes di Malang, Kamis, 18 Mei 2017.

Tim yang terlibat dalam Proper terdiri atas Dinas Lingkungan Hidup, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Satpol PP. Mereka mengecek kelengkapan industri mulai dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dokumen UKL/UPL, sampai Izin Lingkungan. Sejauh ini, baru tiga rumah sakit dinyatakan lolos Proper.

"Tiga rumah sakit itu langsung dinilai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan dinyatakan lolos. RSUD Kota Malang milik Pemkot juga dalam proses Proper," ucap Agoes.

Sanksi bagi industri dan usaha yang kedapatan turut andil mencemari sungai lantaran tak memiliki pengolahan limbah bisa dibawa ke ranah pidana sampai hukuman perdata. Bisa juga direkomendasikan dicabut izin usahanya.

Berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, ada empat klasifikasi kualitas air. Kelas pertama bisa untuk minum, kelas kedua untuk sarana rekreasi air, kelas ketiga dan keempat hanya boleh untuk pertanian dan perikanan.

Salah satu indikator untuk menentukan kelas itu dengan mengukur jumlah biological oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), dan disolved oxygen yang ada pada air. Hasil uji baku mutu kualitas air sungai oleh Dinas Lingkungan Hidup pada 2016 lalu menunjukkan air sungai di Kota Malang masuk kelas tiga atau hanya cocok untuk pertanian dan perikanan.
"Tujuan Proper ini ya untuk mengembalikan kualitas sungai agar seperti masa lampau. Karena saat ini, kondisinya tak layak dikonsumsi secara langsung," ujar Agoes.

Sumber Berita :
Air Sungai di Kota Malang Tak Layak Konsumsi

Kepala Dinas Kebersihan Sidoarjo Akui Tiga Sungai Tercemar Sampah Popok

Selasa, 25 Jul 2017 18:58 WIB

Ecoton tunjukkan sampah popok yang dibuang ke sungai ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo, MTVN - Hadi 

 

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Tiga sungai di Sidoarjo, Jawa Timur, tercemar sampah plastik dan popok bayi. Pencemaran lingkungan itu dampak dari kebiasaan warga membuang sampah di sungai.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, Bahrul Amiq, mengapresiasi sejumlah aktivis membersihkan tiga sungai di kabupaten tersebut. Aktivis juga membawa sampah popok bayi yang dipungut dari tiga sungai ke Kantor DLHK Sidoarjo.

"Ini merupakan kondisi riil di sungai kita," kata Bahrul di kantornya, Selasa 25 Juli 2017.

Bahrul mengingatkan warga untuk lebih menjaga lingkungan, termasuk sungai. Menurut Bahrul, kebersihan sungai bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Tapi masyarakat pun perlu menyadari kebersihan lingkungan.

Sebelumnya, aktivis Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) mendatangi Kantor DLH dan Kebersihan Sidoarjo. Aktivis membawa 80 kg popok ke kantor tersebut.

Popok-popok itu didapat saat aktivis membersihkan tiga sungai. Yaitu sungai Kecamatan Balongbendo, Krian, dan Sepanjang Taman.

Sebenarnya, kata Direktur Eksekutif Ecoton Prigi Arisandi, ia dan rekan-rekan menemukan kurang lebih 3 kuintal popok di Kali Pelayaran dan Sidoarjo. Dari seluruh sampah yang ditemukan di tiga sungai itu, 38 persen diantaranya adalah popok bayi.

"Padahal, di hilir sungai itu ada PDAM Tawangsari," kata Prigi.


(RRN)

Sumber Berita :
Kepala Dinas Kebersihan Sidoarjo Akui Tiga Sungai Tercemar Sampah Popok

Aktivis Angkut 80 Kg Popok dari Tiga Sungai di Sidoarjo

Selasa, 25 Jul 2017 17:15 WIB

Ecoton tunjukkan sampah popok yang dibuang ke sungai ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo, MTVN - Hadi 

 

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Aktivitas Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka membawa popok kantor seberat 80 kilogram ke kantor tersebut.

Direktor Ecoton Prigi Arisandi mengatakan popok kotor diangkut dari tiga sungai di Sidoarjo. Yaitu Kecamatan Balongbendo, Krian, dan Sepanjang Taman. 

"Ada 42 persen berjenis plastik, dan 38 persen jenis popok bayi yang dibuang di sungai. Mirisnya tak ada yang menangani. Padahal, di hilir sungai, ada PDAM Tawangsari," kata Prigi saat ditemui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo Bahrul Amiq, Selasa 25 Juli 2017.

Prigi menilai pemerintah kabupaten lepas tangan dengan kebersihan tiga sungai tersebut. Lantaran itu, Ecoton melakukan kegiatan bersih-bersih di tiga sungai itu.

Prigi berharap ada institusi yang bertugas mengawasi kebersihan sungai. Sehingga warga tak lagi membuang popok di sungai.

Menurut Prigi, membuang sampah di sungai menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Sehingga pemerintah perlu menekankan kesadaran pada warga untuk menjaga kebersihan.

"Sehingga masyarakat tidak merasa enjoy dengan membuang sampah di sungai," tegasnya.

Selain itu, air sungai merupakan bahan baku bagi air minum bagi sebagian warga Sidoarjo. Kandungan dalam air sungai tentunya berpengaruh pada kesehatan warga yang mengonsumsinya.

"Kementerian maupun dinas lingkungan wajib menjaga, melestarikan dan mengawasi, terutama dalam hal kualitas air sungai. Budaya membuang sampah itu akan terbentuk karena pemerintah tidak hadir," tandasnya.



(RRN)

Sumber Berita :
Aktivis Angkut 80 Kg Popok dari Tiga Sungai di Sidoarjo

Ikan di Sungai Sidoarjo Alami Intersex

Rabu, 26 Jul 2017 15:33 WIB

Tumpukan sampah di salah satu sungai di Sidoarjo, MTVN - Hadi 

 

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Sebanyak 20 persen ikan di sejumlah sungai di Sidoarjo, Jawa Timur, mengalami intersex atau jenis kelamin yang tak menentu. Kejadian alam itu akibat pencemaran pada sungai di kabupaten tersebut.

Itu disampaikan Direktur Eksekutif Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) Prigi Arisandi di Sidoarjo, Rabu 26 Juli 2017.  Prigi mengklaim fakta itu setelah melakukan penelitian pada habitat ikan di sungai-sungai itu.

Sepekan lalu, lanjut Prigi, ia dan kawan-kawan membersihkan aliran tiga sungai di Sidoarjo. Mereka menemukan sampah di tiga sungai tersebut.

Adapun tiga sungai berlokasi di Kecamatan Balongbendo, Krian, dan Taman. Sungai Sidoarjo, demikian warga setempat menyebutnya, membentang sepanjang 12 kilometer. Sungai menjadi batas alami antara Kota Surabaya dengan Sidoarjo.

"Ekosistem di sungai-sungai itu mengalami gangguan, efek dari kebiasaan buang sampah sembarangan," kata Prigi kepada Metrotvnews.com.

Gangguan itu berupa sampah dan limbah. Prigi dan rekan-rekan menemukan lebih kurang 3 kilogram popok bekas pakai mengapung di sungai.

Menurut Prigi, bahan beracun terdapat pada popok. Bahan tersebut mengganggu kualitas air serta produksi ikan dalam sungai.


Ecoton menunjukkan sampah popok yang dibuang ke sungai ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (MTVN - Hadi)

Kondisi itu mengakibatkan ketidakjelasan kelamin pada 20 persen ikan di tiga sungai itu. Prigi menyebutkan istilah intersex atau ikan bencong pada kondisi tersebut.

"Sedangkan 80 persen lainnya betina," lanjut Prigi.

Seharusnya, ungkap Prigi, pembagian jenis kelamin habitat ikan dalam sungai jelas. Alias, fifty-fifty.

"Yaitu 50 persen ikan betina, 50 persennya lagi ikan jantan. Tapi faktanya, kan tidak demikian," ujar Prigi.

Prigi menegaskan sungai di Sidoarjo mengandung senyawa hormon atau Endocrine Disrupting Chemical (EDC). Pembuahan ikan berlangsung secara eksternal.

Sperma dan telur ikan keluar. Kemudian, bercampur dengan racun dari popok yang mencemari sungai.

"Nah, racun popok tadi otomatis mencemari air sungai dan ikan baru mengalami intersex," katanya.


(RRN)

Sumber Berita :
Ikan di Sungai Sidoarjo Alami Intersex

Tewasnya Aktivis Lingkungan Capai Rekor Tertinggi Pada 2016

Jumat, 14 Jul 2017 18:07 WIB

Rekor tercipta dari catatan jumlah aktivis lingkungan yang tewas pada 2016 (Foto: Global Witness). 

 

Metrotvnews.com, California: Rekor tercipta dari catatan jumlah aktivis lingkungan yang tewas pada 2016. Hal ini diutarakan dalam laporan Global Witness.

 

Sedikitnya 200 aktivis tewas di 24 negara tahun lalu, dibandingkan dengan 165 di 14 negara pada 2015, kata laporan tersebut. Sedikitnya 40 persen dari mereka yang terbunuh adalah penduduk asli. 

 

Meskipun terjadi peningkatan kematian, hanya ada sedikit tuntutan dan kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka menemukan "bukti kuat" bahwa polisi dan militer berada di balik setidaknya 43 pembunuhan "dengan aktor swasta seperti penjaga keamanan dan pembunuh bayaran yang terkait dengan 52 kematian."

 

"Terjadi epidemi sekarang, sebuah budaya impunitas, sebuah perasaan bahwa setiap orang dapat membunuh pegiat lingkungan tanpa akibat, menghilangkan siapa pun yang menghalangi," kata John Knox, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak asasi manusia dan lingkungan, mengatakan kepada The Guardian, seperti dikutip UPI, Kamis 13 Juli 2017.

 

Global Witness mengatakan bahwa konflik mengenai penguasaan lahan dengan sumber daya alam, seperti minyak dan mineral, terkait dengan 33 pembunuhan di tahun 2016, sebagian besar dari berbagai industri. Aktivis yang menentang penebangan mati terbunuh 23 kali pada 2016, demikian juga mereka yang membela lahan melawan kepentingan agribisnis.

 

Negara yang paling mematikan adalah Brasil, menurut laporan tersebut, yang menyumbang 49 kematian aktivis lingkungan. Kolombia berada di posisi kedua dengan 37, dan Filipina berada di urutan ketiga dengan 28 kematian. India dan Honduras berada di urutan keempat dan kelima, masing-masing dengan 16 dan 14 kematian.

 

"Hak asasi manusia dilucuti karena budaya impunitas sedang berkembang," kata Knox.
 

"Sekarang ada banyak insentif untuk menghancurkan lingkungan karena alasan ekonomi. Orang-orang yang paling berisiko adalah orang-orang yang sudah terpinggirkan dan dikecualikan dari politik dan pemulihan yudisial, serta bergantung pada lingkungan. Negara-negara tidak menghormati peraturan hukum. Di mana pun di dunia, para pembela HAM menghadapi ancaman," serunya.

 

Kolombia dan India ditunjukkan sebagai negara-negara di mana situasinya telah memburuk bagi aktivis lingkungan.

 

Meskipun muncul kesepakatan damai antara pemerintah dan pemberontak FARC, Kolombia mengalami tahun terburuk dalam catatan kematian aktivis lingkungan pada 2016. Selain itu, kelompok paramiliter yang terkait dengan pemerintah dicurigai berada di sedikitnya 22 pembunuhan dari total 37 aktivis lingkungan hidup.

 

Jakeline Romero, seorang aktivis yang mewakili penduduk asli Wayuu asal Kolombia, mengatakan bahwa dia dan anak-anak perempuannya terancam.

 

"Bagi orang-orang Wayuu kami membayar harganya dengan hidup kita, kami membayarnya budaya kita," kata Romero. 

 

"Kami membayar dengan ancaman dibasmi... hanya karena kami mempertahankan sebidang tanah kecil yang biasa memberi kami cukup makanan," bubuhnya.

 

Di India, 16 aktivis tewas dan petugas polisi dicurigai melakukan setidaknya 10 pembunuhan. "Ada rincian lengkap pelanggaran hukum," kata penulis dan aktivis sosial yang dikenal dengan nama Rinchin.

(FJR)

Sumber Berita :
Tewasnya Aktivis Lingkungan Capai Rekor Tertinggi Pada 2016

Walhi Kritik Terlibatnya Korporasi dalam Uji UU No32/2009

 Senin, 29 May 2017 15:45 WIB

Walhi. ANTARA/Muhammad Adimaja.

 
Metrotvnews.com, Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengkritik tindakan sejumlah korporasi yang tergabung dalam asosiasi pengusaha untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Apa yang dilakukan oleh kekuatan modal ini harus dilihat sebagai upaya sistematis korporasi skala besar melawan konstitusi dan UU," kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati dikutip dari Antara, Senin 29 Mei 2017. 

Menurut Nur Hidayati, pernyataan tersebut karena UU No 32/3009 dinilai berpedoman kepada konstitusi dan produk perundangan tersebut merupakan salah satu regulasi yang sangat progresif dalam rangka melindungi lingkungan hidup dan keselamatan rakyat.

Ia menilai gugatan uji materi tersebut membahayakan UU yang menyatakan bahwa hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia.

"Selain melalui uji materi ini, korporasi juga terus melakukan manuver melawan regulasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut," paparnya.

Dia menyesalkan klaim sejumlah korporasi perkebunan sawit dan kebun kayu berskala besar bukanlah penyebab deforestasi dan berupaya membangun logika hukum bahwa mereka yang dilanggar hak-haknya.

Nur Hidayati menilai korporasi sesungguhnya merupakan aktor yang paling bertanggung jawab atas pelanggaran dalam peristiwa kebakaran hutan dan ekosistem rawa gambut.

"Praktek investasi yang selama ini dilakukan oleh kekuatan korporasi inilah yang justru banyak melanggar hak-hak dasar warga negara, merampas hak  asasi manusia dan bahkan merampas hak lingkungan hidup itu sendiri," tegas Nur Hidayati.

Data Walhi menunjukkan sebagian besar titik api berada di wilayah konsesi perusahaan, setidaknya dalam peristiwa kebakaran lahan tahun 2015.

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono mengatakan, Indonesia yang memiliki luas lahan gambut sekitar 15 juta hektare (ha) atau sekitar 12 persen dari luas lahan keseluruhan dapat menyimpan karbon sekitar 6 ton per meternya.

Pemerintah juga telah membentuk Badan Restorasi Gambut pada 2016 sebagai pelaksana restorasi lahan gambut dengan target mencapai 2 juta ha dalam kurun waktu lima tahun.  KLHK juga menargetkan pada 2017 dapat memulihkan lahan gambut yang rusak seluas 400.000 ha atau 20 persen dari target lima tahun tersebut.


(SAW)

Sumber Berita :
Walhi Kritik Terlibatnya Korporasi dalam Uji UU No32/2009

83 Ribu Kepala Keluarga di Brebes Belum Memiliki Jamban

Selasa, 23 May 2017 10:47 WIB

Pembangunan jamban di Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Brebes, Jawa Tengah -- MTVN/Kuntoro Tayubi 

 

Metrotvnews.com, Brebes: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), baru 68,54 persen atau 181.459 kepala keluarga di Brebes yang memiliki jamban. Sisanya, lebih dari 83 ribu kepala keluarga belum memiliki jamban untuk buang air besar (BAB).

"Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Brebes adalah desa termiskin di Jawa Tengah. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai buruh petik bawang dan nelayan. Di desa ini, sekitar dua ribu kepala keluarga belum memiliki jamban," kata Bahrul Ulum, pemerhati lingkungan sekaligus perwakilan Unicef di Brebes, Jawa Tengah, Selasa 23 Mei 2017.

Menurut Ulum, tidak hanya warga kurang mampu saja yang belum memiliki jamban. Banyak juga keluarga mampu yang enggan membangun jamban di rumahnya.

Ulum mengatakan, diperlukan kesadaran masyarakat dan perhatian semua pihak agar setiap rumah tangga memiliki jamban. Namun, hanya warga kurang mampu saja yang berhak menerima bantuan pembangunan jamban.

Anggota DPR asal Brebes Agung Widyantoro mengatakan, warga yang belum memiliki jamban di rumah biasanya BAB di sembarang tempat. Selain di sungai atau aliran irigasi, tidak sedikit warga BAB di pekarangan rumah.

"Kondisi ini jelas sangat rawan terjadinya penyebaran penyakit," tutur Agung.

Menyikapai hal tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes menyiapkan program bantuan pembuatan 1.500 jamban. Sementara, bantuan dari Gubernur sebanyak 300 unit jamban.

"Kebutuhan jamban bagi masyarakat Brebes memang sangat besar dan tidak bisa dipenuhi dalam waktu singkat," ujar Kasi Promkes Pemberdayaan dan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Brebes Muhtar.

Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, prosentase cakupan jamban di Kabupaten Brebes hingga Mei 2017 mencapai 68.35 persen (391.861 kepala keluarga) dari total 573.330 total kepala keluarga. Sementara, yang belum punya jamban ada 31.65 persen (181.469 kepala keluarga).


(NIN)

Sumber Artikel :
83 Ribu Kepala Keluarga di Brebes Belum Memiliki Jamban